NEWS

Apa Itu Obligasi?

CMN 101 – Obligasi adalah surat utang jangka menengah maupun jangka panjang yang dapat diperjualbelikan. Obligasi berisi janji dari pihak yang menerbitkan saham untuk membayar imbalan berupa bunga pada periode tertentu dan melunasi pokok utang pada akhir waktu yang telah ditentukan, kepada pihak pembeli obligasi tersebut.

Obligasi merupakan salah satu investasi saham berpendapatan tetap yang bertujuan untuk memberikan tingkat pertumbuhan nilai investasi yang relatif stabil dengan risiko yang relatif lebih stabil juga dibandingkan dengan saham. Obligasi ini hanya berbentuk kertas namun memiliki nilai yang berharga.

Pada dasarnya obligasi adalah surat yang berisikan sebuah pengakuan dan pernyataan yang dikeluarkan oleh pemerintah negara atau pihak swasta perusahaan yang memiliki utang kemudian diserahkan kepada pemegang obligasi dengan di lengkapi perjanjian pembayaran utang beserta bunga sebelum masa waktu yang telah ditentukan.

Salah satu yang tercatat pada bursa disamping efek lainnya yakni saham, sukuk, efek beragun, aset maupun dana investasi perumahan. Obligasi ini dapat dikelompokkan sebagai efek bersifat utang disamping sukuk sehingga obligasi dapat dijelaskan sebagai surat utang jangka menengah dan panjang yang dapat dipindahtangankan yang berisikan janji dari pihak yang menerbitkan untuk membayar imbalan berupa bunga pada periode tertentu.

Modernisasi yang marak dewasa ini dimana investasi merupakan salah satu aktivitas finansial yang cukup menarik banyak minat kalangan pebisnis kemudian salah satu langkah mengupayakan perencanaan kekuatan dan kestabilan finansial untuk lebih berkembang di masa yang akan datang.

Instrumen investasi yang tersedia adalah obligasi sebagai salah satu instrumen yang cukup populer. Jenis-jenis obligasi ini sangat beragam dengan pemahaman dasar terkait obligasi tersebut.

Obligasi pada umumnya di cetak dalam bentuk berjangka untuk waktu di tetapkan sekitar 10 tahun. Misalnya saja pada Obligasi yang dikeluarkan oleh pemerintah Amerika Serikat dikeluarkan dengan tidak melebihi masa yang telah diatur.

Surat utang piutang ini diatur dalam jangka waktu hingga 10 tahun disebut surat utang lalu pinjaman setahun dikatakan surat perbendaharaan. Di negara Indonesia, obligasi berjangka 1 sampai 10 tahun itu dikeluarkan oleh pemerintah atau disebut surat utang negara disingkat SUN, sementara pinjaman dibawah 1 tahun itu diterbitkan pula oleh pemerintah dengan nama surat perbendaharaan negara disingkat SPN.

Obligasi ini dikatakan sebagai utang tetapi dalam bentuk sekuriti. Penerbit obligasi adalah peminjam kemudian pemegang obligasi disebut pemberi kreditur.

Kupon obligasi atau bunga pinjaman yang harus dibayar oleh kedua belah pihak yang telah bersepakat. Jadi, dengan demikian diterbitkannya obligasi ini dimungkinkan bagi peminjam demi memperoleh pembiayaan jangka panjang.

Istilah surat utang atau yang lebih dikenal obligasi digunakan sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati. Para pelaku biasanya menggunakan sebuah istilah penerbitan obligasi dalam jumlah yang besar kemudian ditawarkan secara luas kepada publik.

Istilah lain digunakan bagi penerbitan surat utang skala kecil dan biasa ditawarkan kepada sejumlah kecil investor. Tidak ada batasan yang jelas mengenai penggunaan istilah lain ini.

Surat perbendaharaan digunakan bagi sekuriti dengan penghasilan stabil dengan masa jatuh tempo kurang lebih 3 tahun. Obligasi ini memiliki risiko sangat tinggi jika dibandingkan dengan surat utang yang memiliki risiko menengah jika dilihat dari durasi surat utang tersebut maka makin pendek pendek durasinya memiliki risiko makin rendah.

Obligasi dan saham keduanya adalah instrumen keuangan yang disebut sekuriti namun bedanya adalah bahwa pemilik saham sebagai bagian dari pemilik penerbit saham sementara pemegang obligasi adalah semata pemberi atau kreditur kepada si penerbit.

Dalam transaksi investasi obligasi di pasar sekunder dimana perhitungan harga yang digunakan sangat berbeda dengan perhitungan dalam perdagangan saham dimana harga yang digunakan menggunakan satuan persentase bukan denominasi rupiah. Dalam pasar modal tidak hanya terdapat investasi saham tetapi juga masyarakat dapat mempunyai surat utang dalam bentuk obligasi di pasar modal.

Pada zaman kolonial Belanda banyak beredar Pelbagai macam efek atau surat berharga yang diperdagangkan pada bursa saham untuk pertama kalinya diperkenalkan di Batavia pada tahun 1912 yang kemudian bersamaan dengan didirikannya perkumpulan para pedagang surat berharga bernama Vereniging voor de Effectenhandel.

Surat-surat berharga yang diperdagangkan pada saat itu terdiri dari saham dan obligasi perusahaan perkebunan belanda yang beroperasi di Indonesia. Di samping itu obligasi pemerintah Hindia Belanda Kotapraja juga melakukannya. Contoh-contoh Obligasi antara lain, 3% R.I, Obligasi 6% berhadiah dan obligasi Pembangunan 1964.

Selain itu, hadir pula obligasi-obligasi lainnya seperti, obligasi BNI54, obligasi BNI46 dan obligasi 5% Grand Hotel Preanger. Sebelumnya transaksi saham pada perdagangan efek pertama kali tercatat pada tahun 1892, yang dilakukan oleh Perusahaan Perkebunan di Batavia yaitu Cultuur Maatschappij Goalpara.

Glints menambahkan bahwa perusahaan tersebut menjual 400 saham dengan harga 500 gulden per saham yang beredar. Empat tahun kemudian Het Centrum juga merilis prospektus penjualan saham yang memiliki nilai hingga 105 ribu gulden dengan harga per lembar sahamnya sebesar 100 gulden.

Pada awal kemerdekaan negara Indonesia menghadapi berbagai macam persoalan ekonomi karena anggaran negara masih terbatas. Melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1946, Menteri Keuangan memiliki hak untuk melakukan penjualan obligasi demi menghimpun dana sebesar 1.000 juta gulden.

Menteri Keuangan memiliki kuasa itu kemudian menjual obligasi demi pegumpulan dana sebesar 1.000 juta gulden. Kebijakan pemerintah pada masa itu dengan mengeluarkan obligasi yaitu lembaran 100 gulden mata uang jepang, lembaran 500 gulden mata uang jepang dan lembaran 1000 gulden mata uang jepang.

Tahun pertama terkumpul sebesar 500.000.000 rupiah yang diterbitkan direktur jenderal pengolahan pembiayaan dan risiko. Hasil pembuatannya digunakan untuk membiayai sektor ekonomi pertanian dan kerajinan dalam mencegah inflasi.

Hal ini memberikan dorongan kepada pemerintah untuk mengeluarkan program yang sama maka dibentuklah pejabat uang, bank, dan kredit. Perkembangan obligasi pada masa Orde Lama mulai membaik meskipun obligasi yang dijual adalah surat berharga milik perseroan Belanda dan surat berharga pemerintah melalui bank buatannya.

Melalui bank industri negara tahun 1954 hingga 1955 kemudian 1958 penjualan obligasi semakin meningkat. Terjadinya sengketa kekuasaan antara pemerintahan baru Indonesia dengan pihak Belanda tentang Irian Barat melalui peraturan yang dikeluarkan pemerintah pada tahun 1958.

Sengketa ini mengakibatkan sekuritas-sekuritas dari Belanda tidak termasuk dalam daftar Bursa Efek Jakarta. Pada masa Orde Baru tugas dan kewajiban pemerintah adalah melakukan pembayaran terhadap obligasi yang sudah diterbitkan oleh pemerintahan sebelumnya.

Pemerintah mengambil solusi alternatif agar obligasi lama dapat terselesaikan dengan baik dan berusaha untuk melunasi seluruh obligasi yang telah ditinggalkan yang masih beredar pada masyarakat Indonesia. Penugasan itu diemban oleh Dirjen keuangan dalam negeri.

Terbentuknya direktorat ini diakibatkan oleh perubahan suatu penyusunan struktur organisasi dalam tubuh kementerian keuangan pada tahun 1966. Kementerian keuangan mulai berbenah dengan membentuk beberapa direktorat dimana salah satunya adalah direktorat jenderal ini kemudian berubah nama menjadi direktorat jenderal keuangan.

Upaya penyelesaian pelunasan obligasi lama tentunya tidak berjalan mudah. Pada tanggal 16 Maret 1979 sejumlah kantor kas keuangan negara yang ditunjuk sebanyak 23 kantor diseluruh Indonesia.

Beberapa tahun setelahnya pada 1985 obligasi itu dimusnahkan di pengadilan negeri Padalarang. Kemudian pada tahun 2001 kementerian keuangan memberi keputusan tuntutan atas klaim sebuah obligasi tetapi tidak dapat dipenuhi karena telah mencapai maksimal masa berlaku.

Dari segi sejarah pertumbuhan obligasi telah membuktikan bahwa sebagai salah satu instrumen pasar modal jenis surat berharga ini telah dimanfaatkan sebagai usaha untuk mengerahkan dana-dana yang ditujukan bagi keperluan pembiayaan pembangunan pada umumnya baik itu untuk pembiayaan proyek pembangunan yang akan ditangani pemerintah.

Apabila kita mengadakan penggolongan dari segi emiten selaku pihak yang menerbitkan obligasi maka pada pokoknya dibedakan antara obligasi yang dikeluarkan oleh badan hukum publik seperti pemerintah serta obligasinya dikeluarkan oleh badan hukum perdata. Pada tahun 1963 pemerintah pernah mengeluarkan peraturan pemerintah yang mengatur tentang prosedur pinjaman obligasi.

Pada masa Reformasi salah satu instrumen obligasi adalah permodalan syariah diluncurkan pada tanggal 14 Maret 2003. Muncul harapan bahwa pasar obligasi/saham yang didasari prinsip-prinsip syariah dapat berkembang lebih besar lagi.

Pasar obligasi diharapkan dapat mendorong pertumbuhan lembaga keuangan syariah dan instrumen-instrumen syariah. Salah satu instrumen obligasi adalah permodalan syariah di samping saham syariah dan reksadana syariah. Pada awalnya banyak kalangan yang meragukan keabsahan dari obligasi syariah.

Mengingat obligasi merupakan surat bukti kepemilikan hutang yang dalam Islam sendiri hal tersebut tidak diakui. Namun demikian sebagaimana pengertian bank syariah adalah bank yang menjalankan prinsip syariah tetap menghimpun dan menyalurkan dana tetapi tidak dengan dasar bunga demikian juga adanya pergeseran pengertian pada obligasi.

Mulanya dikenal sebagai instrumen pendapatan tetap karena memberikan kupon dengan bunga tetap sepanjang tenornya. Kemudian dikembangkan juga obligasi dengan kupon bunga mengambang sehingga bunga yang diterima pemegang obligasi tidak tetap lagi.

Dalam hal obligasi syariah kupon yang diberikan tidak lagi berdasarkan bunga tetapi bagi hasil. Menarik untuk diperhatikan bahwa Fatwa Dewan Syari’ah Nasional tersebut memberikan pertimbangan awal bahwa obligasi yang selama ini konvensional didefinisikan masih belum sesuai dengan syariah.

Selain itu Pemerintah Indonesia juga berhasil menerbitkan tiga Surat Berharga Negara (SBN) di pasar global dengan total nilai yang berhasil diperoleh mencapai USD 4,3 miliar atau sekitar Rp69 triliun.

Perusahaan efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek atau perantara pedagang efek wajib menyampaikan laporan berkala pelaksanaan kegiatan lain yang memuat rincian pendapatan usaha yang diperoleh dari pelaksanaan kegiatan lain kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan menggunakan formulir laporan berkala pelaksanaan kegiatan lain bagi penjamin emisi efek atau perantara pedagang saham.

Pada penjualan obligasi pemerintah biasanya melalui proses lelang. Salah satu sumber pembiayaan yang menarik untuk dikembangkan terkait dengan pemerintah daerah adalah mengenai penerbitan obligasi daerah untuk membiayai pembangunan infrastruktur di daerah.

Pilihan untuk mengembangkan obligasi daerah dilandasi oleh kecilnya anggaran pembangunan di daerah membuat pelayanan kepada masyarakat dapat terabaikan. Pemerintah daerah menurut peraturan perundangan yang berlaku yaitu Undang-undang no 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan Undang-undang nomor 33 tahun 2004 mengenai perimbangan aset keuangan pusat dan daerah dan peraturan pemerintah nomor 30 tahun 2011 tentang pinjaman daerah dimungkinkan untuk menerbitkan obligasi daerah untuk pembiayaan sarana dan prasarana.

Sedangkan bagi Pemerintah daerah yang ingin menerbitkan obligasi telah diatur oleh otoritas jasa keuangan yang mengeluarkan peraturan mengenai penerbitan surat berharga dan sukuk daerah. Sehingga sekarang ini pemerintah daerah dapat membangun infrastruktur di daerahnya tidak hanya mengandalkan sumber keuangan yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

Penerbitan surat berharga ini dapat dilakukan melalui mekanisme pasar modal domestik dalam bentuk mata uang. Perubahan tingkat suku bunga menunjukkan beberapa kondisi yaitu harga obligasi bergerak berlawanan arah dengan tingkat bunga tetapi perubahan harga tersebut tidak sama untuk semua obligasi tergantung dengan besar kecilnya perubahan suku bunga.

Jika perubahan tingkat bunga kecil maka persentase perubahan harga obligasi tertentu hampir sama karena adanya pengaruh negatif dari durasi. Sedangkan jika perubahan tingkat bunga besar maka persentase perubahan harga tidak akan sama baik untuk tingkat bunga yang meningkat atau menurun karena adanya pengaruh positif dari konveksitas.

Harga suatu sekuritas akan ditentukan oleh nilai intrinsik dari sekuritas tersebut. Nilai intrinsik sekuritas akan ditentukan oleh nilai sekarang dari semua aliran kas yang diharapkan dari sekuritas tersebut.

Nilai intrinsik suatu obligasi akan sama dengan nilai sekarang dari aliran kas yang diharapkan dari obligasi tersebut. Sehingga harga obligasi diperoleh dengan cara memotong semua aliran kas yang berasal dari pembayaran kupon obligasi, ditambah pelunasan obligasi sebesar nilai yang diterima pada saat jatuh tempo, dengan yang disyaratkan investor. (red)

%d blogger menyukai ini: